Analisa Sistem Ekonomi Indonesia

Suatu bangsa memiliki sistem perkonomian yang berbeda-beda. Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Adanya perbedaan iani dapat didasarkan pada perbedaan dari falsafah dan ideologi masing-masing negara. Untuk itu dalam menentukan bentuk sistem ekonomi maka yang dijadikan kriteria selain dari dasar falsafah negara dan ideologi maka sistem perekonomian suatu negara juga dapat dilihat dari lembaga-lembaga ekonomi negara tersebut.

Sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa/negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi

b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang/jasa terlaksana dengan baik.

Macam-macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setempat. Adapun ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

–         alat produksi sederhana

–         jumlah barang/jasa rendah

–         produktivitas rendah

–         adanya sistem barter

–         kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian

–         masyarakat sulit menerima perubahan

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi yang memeberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Cirinya adalah sebagai berikut :

–         hak milik perorangan diakui

–         individu bebas melakukan kegiatan ekonomi

–         jenis, jumlah, dan harga barang ditentukan kekuatan pasar

–         adanya persaingan bebas

–         kegiatan ekonomi diserahkan pada swasta

1. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah terpusat yang bercirikan sebagai berikut :

–         alat-alat dan faktor produksi dikuasai negara

–         kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur negara

–         harga barang/jasa ditentukan pemerintah

–         hak milik perorangan tidak diakui, misal kuba,korea,eropa timur, RRC

1. Sistem Ekonomi Campuran (Liberal+Sosialis)

–         pemerintah dan swasta bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi

–         negara menguasai sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian

–         swasta/perorangan diberi kebebasan untuk berusaha diluar sektor vital

–         pemerintah berparan membina dan mengawasi swasta

–         hak milik perirangan diakui dan penggunaanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Misal : afrika, amerika latin, asia

Sistem Ekonomi Indonesia

Sejarah perkembangan:

–         1950-1959 (sisetm ekonomi liberal /masa demokrasi liberal)

Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat.

–         1959-1966 (sistem ekonomi etatisme /masa demokrasi terpimpin)

Karena adanya pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

–         1966-1998 (sistem ekonomi pancasila )

Pada sistem ekonomi pancasila, pemerintah dan seluruh rakyat aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

–         1998-sekarang (sistem ekonomi demokrasi yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem  ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Landasan ekonomi Indonesia

UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10 Agustus 2002 yaitu pasal 33 ayat 1,2,3,4 yang memiliki ciri sebagai berikut :

–         Disusun bersama berdasar asas kekeluargaan

–         Cabang produksi panting dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat

–         Kebebasan bagi warga negara memilih pekerjaan dan berhak mendapat kehidupan yang layak

–         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

–         Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.

Pada masa pemerintahaan orde baru, pemerintah menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan untuk menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah.

Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan:

1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Kesimpulan :

Sistem perekonomian Indonesia memiliki berbagai macam bentuk sistem ekonomi yang cenderung berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perekonomian Indonesia yang bermula dengan sistem ekonomi liberal, sosialis, kemudian ekonomi pancasila dan demokrasi ekonomi (yang cenderung liberal). Adanya perubahan-perubahan tersebut dapat menunjukkan bahwa indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Dimana dalam ekonomi campuran sektor-sektor usaha tertentu akan dinasionalisasikan dan dijalankan pemerintah dan yang lainnya akan terletak dalam lingkup usaha swasta. Terlepas dari sejarah tersebut maka untuk saat ini berdasarkan UUD ’45 sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam pasal 23,27,33, dan 34 yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya free fight liberalism, etatisme, dan monopoli. Dari perubahan sistem perekonomian tersebut maka sampai saat ini sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa adalah sistem ekonomi pancasila yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan ideologi suatu bangsa yang mencirikan suatu perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.